Hot!

Adakah 'Konspirasi' Dibalik Jatuhnya Heli TNI?


Sameeh.net - Dalam kisah-kisah mitos dan cerita takhayul, angka 13 adalah angka pembawa sial. Namun, tewasnya 13 prajurit TNI dalam kecelakaan helikopter TNI AD pada Ahad, 20/03/2016 di Dusun Pattirobajo Desa Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir, bukanlah hal yang sama sekali diduga banyak orang.

Kecelakaan tersebut terjadi dalam sebuah operasi besar penumpasan kawanan Santoso bertajuk Operasi Tinombala 2016. Yang menjadi korban pun bukan sembarang orang. Mereka adalah para ‘top commanders’ yang memiliki peran vital dalam keterlibatan TNI dalam agenda Polri untuk menghabisi pimpinan gerakan Mujahidin Indonesia Timur.

Tak main-main, di antara ketigabelas korban heli tersebutlah nama-nama sebagai berikut: Kolonel Infanteri Syaiful Anwar (Danrem Tadulako), Kolonel Infanteri Ontang (BIN), Kolonel Infanteri Herry (Bais), Letkol Cpm Teddy (Dandenpom Palu), serta Mayor Faqih (Kepala Penerbangan Korem Tadulako).

Sejumlah media memberitakan, seharusnya Kapolda Sulteng Brigjen Rudy Sufahriadi sebagai pengendali Operasi Tinombala juga berada di dalam heli naas itu. Namun, mantan Kapolres Poso itu tidak berangkat karena ada kunjungan Komisi III DPR RI ke Palu.

Dari deretan nama dan jabatan strategis korban kecelakaan Helikopter milik TNI AD jenis Bell 412 EP dengan nomor HA 5171 tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Apakah kecelakaan tersebut alamiah atau ada rekayasa di balik jatuhnya heli buatan tahun 2012 ini? Pertanyaan seperti itu wajar mengemuka.

Penerbangan heli TNI AD itu merupakan penerbangan rutin yang dilakukan setiap hari. Para petinggi militer tak pernah menginap di lembah Napu, yang menjadi Pos Operasi Tinombala 2016. Menjelang malam, mereka pulang ke Poso. Misi rutin ini biasanya hanya menempuh perjalanan sekitar 20-30 menit dari lembah Napu ke Poso. Tapi, pada hari Ahad yang naas itu, heli lepas landas dari Napu sejak pukul 17.00 hingga jatuh di Dusun Pattirobajo pada pukul 17.55. Hanya sekitar 10 menit dari Bandara Kasiguncu Poso.

Penyebab utama kecelakaan tersebut, untuk sementara disebutkan faktor cuaca. Wawancara dengan MetroTV, pada siang tadi (21/03), pihak BMKG menyatakan ada banyak awan cumulonimbus (CB) saat kejadian. Yang belum terjawab, apakah radar cuacanya berjalan normal atau tidak?

Komandan Pusat Pendidikan (Danpusdik) Penerbad Semarang, Kolonel Cpn Suprapto, menyatakan bahwa Kapten Agung, sang pilot, merupakan salah satu pilot terbaik dari satuan Skadron XII. Andai info cuaca BMKG yang menyebutkan adanya awan CB, megnapa heli tersebut tetap take-off saat itu juga dari Lembah Napu?

Penanganan Poso; Lain Polri lain TNI
Ada beberapa catatan yang perlu ditelaah melihat situasi konflik berkepanjangan di Poso. Telah jamak diketahui, bahwa TNI AD sejak dahulu selalu mengandalkan pendekatan persuasif (soft approach) dalam menangani terorisme. Mereka mencoba menjinakkan kelompok Santoso dengan cara-cara elegan, bukannya cara-cara kekerasan. Berdasarkan laporan warga setempat, TNI juga mengaku akan diam walau bertemu kelompok Santoso di hutan. Namun jika TNI ditembaki duluan, mereka akan ambil langkah mundur.

Senada dengan hal itu, Komisioner Komnas HAM Siane Indriyani menyatakan, TNI sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya persuasif, bukan pendekatan militeristik, untuk menyelesaikan konflik Poso. Salah satu di antaranya adalah membukan lahan sawah untuk masyarakat di Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Sekitar 2.500 personel Polri dan TNI dilibatkan dalam Operasi Tinombala 2016.
Sekitar 2.500 personel Polri dan TNI dilibatkan dalam Operasi Tinombala 2016.
TNI juga banyak melakukan upaya persuasif terhadap keluarga sejumlah buronan pengikut Santoso, demi menghindarkan dendam yang melestarikan konflik. Alasannya, konflik di Poso telah berlangsung tiada henti selama 17 tahun. “Salah satu DPO (daftar pencarian orang/buronan) bernama Eno, bahkan telah kembali ke masyarakat setelah dibina TNI di Poso,” tutur wanita yang kerap keluar-masuk Poso ini.

Pribadi Almarhum Kolonel Syaiful Anwar sebagai Komandan Korem 132/Tadulako juga dikenal sebagai tentara yang humanis. Dia sejak lama menginginkan konflik di Poso diselesaikan dengan cara damai, bukan dengan pendekatan militer. Ia, bahkan pernah mengusulkan agar Santoso, alias Abu Wardah diampuni negara (amnesti), sebagai salah satu cara penyelesaian damai konflik di sana. (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/750025-danrem-korban-heli-tni-jatuh-usulkan-santoso-diampuni)

Usulan ini mengingatkan kita pada kisah sukses BIN di bawah pimpinan Sutiyoso dalam penanganan terhadap Nurdin Ismail alias Din Minimi di Aceh, yang melibatkan langsung Kepala BIN, Sutiyoso dan peran TNI. Akhir Desember 2015 lalu, Din Minimi turun gunung dan menyerahkan belasan pucuk senjata api kepada aparat keamanan. Bahkan, Sutiyoso melakukan penjemputan secara pribadi di hutan Aceh Timur.

Sementara itu BNPT, Mabes Polri (tak ketinggalan Densus 88) punya pendekatan berbeda dalam menangani Poso dan Santoso. Bagi mereka, satu-satunya metode yang efektif adalah dengan melibas Santoso. Kelompok ini memang dikenal dengan pendekatan hard-approach-nya. Tengok saja catatan Komnas HAM yang menyebutkan ada 118 orang yang menjadi korban tembak mati Densus 88.

Berbicara tentang rekam jejak Polri dan Densus 88 di Poso tak boleh melupakan tragedi Tanah Runtuh pada 22 Januari 2007. Saat itu, polisi menembak mati 15 orang, dengan dalih mencari 29 DPO saat terjadinya bentrok antara Polri dengan warga masyarakat pada 22 Oktober 2006. Ironisnya, dari kelimabes orang yang terbunuh itu tak ada satu pun berstatus DPO. Komnas HAM pun merilis hasil investigasi dan menuntut agar Kapolri bertanggungjawab atas kejadian itu. (http://www.komnasham.go.id/siaran-pers/pers-rilis-terkait-tanah-runtuh)

Kesenjangan yang harus diselesaikan
Kesenjangan pendekatan yang diambil antara Polri dan TNI jelas menjadi satu problem besar di lapangan operasi. Target Polri dan BNPT akan susah terlaksana jika TNI sebagai mitra utama menghendaki pendekatan berbeda dengan mereka. Maka, musibah Heli yang memakan korban ‘top commander’ lapangan TNI, sengaja atau tidak, akan membuat kesenjangan itu menipis.

Ditilik dari jabatannya, tak dapat dibantah bahwa para korban adalah ujung tombak penanganan Poso—lebih dikenal dengan nama Operasi Tinombala 2016— ala TNI. Kolonel Syaiful Anwar sebagai Komandan Korem (Danrem) merupakan pemegang komando teritorial yang menentukan operasi teritorial di wilayah tersebut. Dialah sosok yang diharapkan memenangkan hati dan pikiran warga lokal di Poso.

Sementara, Kolonel Ontang sebagai Satgas Intel Imbangan dari unsur BIN adalah mata dan telinga Presiden di Poso. Kolonel Herry sebagai anggota Bais juga memiliki fungsi yang sama dengan Kolonel Ontang, menjadi mata dan telinga Panglima TNI. Lalu, nama Letkol Teddy sebagai Komandan Denpom Palu bertugas menjadi tali kekang yang mengendalikan ‘keliaran’ pasukan di lapangan.

Semuanya berpangkat Kolonel. Dalam strukur kerja militer, kolonel memiliki peran vital dalam sebuah operasi. Dalam teori pertempuran, jika hendak melumpuhkan peran sebuah pasukan di lapangan, kolonel adalah sasaran utama yang terjangkau untuk dihabisi. Ya, Kolonel, bukan Jenderal yang lebih sering berada di balik meja. Dengan “hilangnya” para Kolonel tersebut, ke depan hanya ada satu cara yang kelak mendominasi penanganan Poso dan Santoso.

Kondisi ini juga mengakibatkan ‘Top Users’ diumpani jaringan intelijen lapangan yang tersisa. Punya siapa? Tentu saja BNPT dan Densus 88. Penggantian komandan teritorial dan pengendali pasukan yang sevisi dengan BNPT dan Densus 88 akan membuat operasi di Poso semakin brutal dan lebih banyak mengucurkan darah.

Wangsit
Sesaat sebelum meninggal, Almarhum Kolonel Syaiful Anwar sempat berkata, “Akan ada kejadian besar oleh tokoh berpengaruh di Poso.” Awalnya sukar menduga kejadian besar apa yang akan menanti jika hal itu belum terjadi. Namun, mari sejenak beralih ke Jakarta, di mana pada pertengahan Maret lalu komando BNPT resmi dipegang oleh nama besar yang tak asing bagi Poso, Tito Karnavian.

Di sejumlah media nasional, Kepala BNPT yang baru dilantik telah berkoar bahwa operasi penangkapan Santoso akan menjadi agenda prioritas. “Salah satu fokus saya di BNPT nanti terkait penegakan hukum yang ada di Poso. Bagaimana menangani persoalan di sana dan mungkin saya akan lebih banyak turun ke Poso,” kata Tito di Jakarta, Selasa (15/3). (http://www.mediaindonesia.com/news/read/34253/tito-karnavian-akan-langsung-buru-santoso/2016-03-15#sthash.XCQo1F5e.dpuf)

Sementara itu, Kapolda Sulteng Brigjen Rudy Sufahriadi yakin Tito sebagai Kepala BNPT akan membantu penangkapan kelompok Santoso di pegunungan Poso. “Pak Tito memiliki latar belakang serta mengenal dengan baik karakter kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso atau Abu Wardah di Poso,” kata Rudy di Mapolda Sulteng, Kamis, 17 Maret 2016. (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/748620-kapolda-sulteng-pak-tito-kita-akan-ketemu-lagi-di-poso)

Tito Karnavian dan Rudy Sufahriady merupakan rekanan sejak lama. Pemahaman keduanya tentang Poso sudah tak perlu diragukan lagi. Mereka pernah sama-sama tergabung di BNPT dan Densus 88. Saat Tito menjadi Kasubden Intelijen Densus 88, Rudy Sufahriady alias Rudi Gajah berperan sebagai Kasubden Penyidikan Densus 88. Rudi Gajah bahkan pernah menjabat sebagai Kapolres Poso hingga 2007.

Pada tanggal 15 Januari 2016, Rudy menjabat sebagai Kapolda Sulteng menggantikan Idham Azis. Sementara dua hari berselang, Tito Karnavian dipilih menjadi Kepala BNPT karena Saud Usman hendak pensiun.

Tito Karnavian saat dilantik jadi Kepala BNPT yang baru oleh Presiden Jokowi.
Tito Karnavian saat dilantik jadi Kepala BNPT yang baru oleh Presiden Jokowi.
Sejak lama beredar desas-desus di kalangan wartawan bahwa Tito Karnavian hendak ditunjuk menjabat sebagai TB1 (Kapolri). Sehingga, kelak ketika Tito disetujui DPR untuk naik dari BNPT menjadi Kapolri, kursi kosong di BNPT akan ditempati oleh Petrus Golose. Maka, adagium kuno yang mengungkapkan bahwa “You kill the dragon, you become top knight for the king,” mungkin ada benarnya. Melibas habis Santoso sangat membantu Tito naik menuju TB 1.

Sedikit mengulang kepada teka-teki penyebab kecelakaan. Untuk daerah dengan karakter cuaca yang tidak bersahabat seperti wilayah udara Poso saat itu, sabotase—andai saja itu terjadi—tidak harus dilakukan melakukan rekayasa teknis atau bahkan bom. Cukup tutup info cuaca BMKG kepada pilot, atau memberikan order kepadanya untuk tetap terbang.

Tak mudah untuk menentukan adanya motif konspirasi atau kecelakaan murni. Hanya saja, kebijakan penanganan Poso dan Santoso ke depan dapat menjadi tolok ukurnya. Kekhawatiran itu akan menjadi benar manakala Operasi Tinombala yang seharusnya berakhir pada 9 Maret 2016 itu akan semakin brutal dan berdarah. Terutama operasi teritorialnya yang akan bergesekan langsung dengan rakyat Poso.

Pendekatan TNI yang tak memakai gaya militeristik dan lebih menekankan konsep ‘winning hearts and minds’ (memenangkan hati dan pikiran rakyat, red) terbukti sukses di Aceh. Namun sepertinya BNPT dan Densus punya skenario sendiri. Maka, jika muncul pertanyaan: apakah ini konspirasi? Kita lihat level berikutnya. (Fajarshadiq/Kiblat.net)