Hot!

Pemerintahan Jokowi Diminta Bertanggung Jawab dengan Kesengsaraan Rakyat


Sameeh.net - Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo diminta untuk menghilangkan kebutuhan pribadi karena tidak menunjukkan kinerja yang pantas. Atas dasar itu, keputusan Jokowi untuk memberikan tambahan fasilitas uang muka kendaraan pejabat diminta dibatalkan. 

"Minimal tunjukkan dulu hasil kerjanya. Tetapi kalau sampai hari ini masyarakat masih merasakan berbagai macam beban, sementara di sisi lain pelayan publik mendahulukan haknya ini, ini kan tentu saja mengusik rasa keadilan. Mbok ya tenggang rasa lah," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, dihubungi Kompas.com, Sabtu (4/4/2015).  

Memang pemerintah telah mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan yang kurang produktif, seperti infrastruktur.  Di sisi lain, Jokowi malah menganggarkan uang muka untuk pembelian kendaraan bagi pejabat yang nominalnya lumayan, Rp 210.890.000 per orang. 

Menurut Enny, ini sangat tidak proporsional dengan kinerja enam bulan terakhir. Enny memperhitungkan, untuk anggota DPR saja yang jumlahnya sekitar 500 orang, maka uang muka kendaraan pejabat yang harus ditanggung negara sebesar Rp 105 miliar lebih. 

"Belum lagi DPD dan pejabat Eselon I. Katanya mau revolusi mental, efisiensi anggaran," Enny mengingatkan. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta. 

Publik sekarang malah lebih bisa menilai kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak merugikan dan menyengsarakan rakyat. Jika hal ini berkelanjutan, maka bisa dipastikan ke depannya rakyat yang akan bertindak untuk menyelesaikan problematika negeri ini. (Hades/Sameeh.net)